OTOMOTIFMEDIA.COM - Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (PERIKLINDO) Moeldoko meminta pemerintah lebih selektif dalam menyalurkan subsidi kendaraan listrik agar manfaatnya benar-benar terasa bagi masyarakat dan industri.
Tak hanya mendorong subsidi motor listrik untuk pengemudi ojek online (ojol), Moeldoko juga meminta pemerintah mulai memperluas insentif ke sektor kendaraan komersial seperti bus listrik, truk listrik, hingga armada logistik.
Menurutnya, kendaraan operasional harian dan transportasi komersial justru memiliki dampak lebih besar terhadap efisiensi energi nasional dan pengurangan emisi karbon.
“Untuk subsidi motor listrik juga perlu dipikirkan prioritasnya. Misalnya, korporasi transportasi seperti Gojek bisa menjadi prioritas utama agar manfaatnya lebih besar,” kata Moeldoko dalam Konferensi Pers PEVS 2026 pekan lalu.
Pemerintah sendiri berencana kembali menggulirkan subsidi motor listrik sebesar Rp5 juta per unit mulai Juni 2026 dengan kuota awal sebanyak 100.000 unit.
Namun Moeldoko mengingatkan agar program tersebut tidak hanya dimanfaatkan konsumen first buyer yang dinilai belum tentu membutuhkan bantuan subsidi secara langsung.
“Jangan sampai kuota 100.000 unit habis oleh first buyer yang sebenarnya mungkin tidak terlalu membutuhkan subsidi,” ujarnya.
Menurut Moeldoko, skema subsidi seharusnya diarahkan kepada pengguna yang benar-benar memanfaatkan kendaraan listrik untuk kebutuhan operasional harian, termasuk para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi.
Selain itu, ia juga meminta pemerintah menjaga konsistensi kebijakan insentif agar pelaku industri kendaraan listrik dapat menyusun strategi bisnis dan investasi secara lebih matang dalam jangka panjang.
“Selain itu, subsidi juga diharapkan lebih terencana dan tidak berubah setiap tahun. Idealnya, kebijakan berlaku minimal tiga tahun sebelum dievaluasi kembali agar dunia usaha bisa menyusun perencanaan dengan baik,” ucapnya.
Kendaraan Komersial Dinilai Lebih Berdampak
Tak berhenti di kendaraan roda dua, Moeldoko juga menilai kendaraan komersial layak mendapat prioritas dalam program elektrifikasi nasional.
Menurutnya, sektor bus, truk, dan logistik memiliki kontribusi emisi yang jauh lebih besar dibanding kendaraan pribadi sekaligus menjadi pengguna utama solar subsidi.
“Harapan kita pemberian insentif nanti melebar. Tidak saja sepilang motor dan juga mobil penumpang, tetapi juga perlu dipikirkan mobil-mobil komersial seperti bus, truk, dan logistik,” ujar Moeldoko.
Ia menyebut banyak perusahaan logistik mulai mempertimbangkan migrasi ke kendaraan listrik karena tingginya biaya operasional kendaraan diesel, termasuk biaya perawatan akibat kualitas solar yang tidak konsisten.
“Gerakan komersial saat ini sudah mulai berpikir keras untuk pindah. Karena harga solar mahal, kadang kualitasnya kurang bagus sehingga biaya maintenance menjadi tinggi,” katanya.
Selain subsidi kendaraan, Moeldoko juga kembali mengingatkan pentingnya pemerataan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik atau SPKLU hingga ke luar Pulau Jawa.
“Persoalan ekosistem yang terus kita perjuangkan adalah bagaimana ketersediaan SPKLU berada di berbagai daerah, bukan hanya di Pulau Jawa,” ucapnya.
Meski masih menghadapi tantangan regulasi dan ekosistem, Moeldoko optimistis tren kendaraan listrik nasional akan terus tumbuh.
Ia menyebut penjualan EV nasional meningkat signifikan dari sekitar 43.000 unit pada 2024 menjadi lebih dari 100.000 unit pada 2025.
