Otomotifmedia.com - Di tengah kondisi industri otomotif nasional yang sedang tertekan, rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga dari India untuk kebutuhan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) memantik sorotan tajam. Kok kebangetan ya.
Sebab, jumlahnya bukan kecil. PT Agrinas Pangan Nusantara disebut akan mendatangkan masing-masing 35.000 unit pikap Mahindra, 35.000 unit Yodha Pikap, serta 35.000 unit truk T.7 dari Tata Motors.
Total 105.000 unit kendaraan komersial tersebut setara hampir setengah dari volume penjualan tahunan kendaraan niaga nasional.
Langkah ini menambah deras arus kendaraan niaga impor. Sepanjang tahun lalu, berdasarkan data General Administration of Customs of The People’s Republic of China (GACC), impor truk utuh asal China mencapai 15.070 unit.
Produk tersebut sebagian besar masuk beriringan dengan investasi sektor tambang.
Di sisi industri, tekanan sudah terasa. Utilisasi sejumlah pabrik kendaraan niaga menurun signifikan.
Bahkan, salah satu produsen besar dilaporkan hanya mencatat utilisasi sekitar 25% sepanjang tahun lalu. Kondisi ini turut berdampak pada rantai pasok dan industri komponen.
Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Alat-alat Mobil dan Motor (GIAMM) Rachmad Basuki menilai angka impor 105.000 unit sangat besar dalam konteks pasar domestik.
“105.000 unit kendaraan impor itu cukup besar, sama saja dengan setengah jualan setahun. Kalau diproduksi di dalam negeri, pabrik karoseri jalan, perakitan jalan, pabrik komponen jalan, belum lagi untuk IKM,” terang Rachmad.
Kekhawatiran juga datang dari pelaku industri kecil dan menengah komponen. Ketua Umum Perkumpulan Industri Kecil dan Menengah Komponen Otomotif (PIKKO) Rosalina Faried menyebut dampak kendaraan impor utuh akan menjalar hingga ribuan tenaga kerja.
“Dampak impor kendaraan utuh tidak hanya dirasakan pabrikan, tetapi juga pada sekitar 6.000 tenaga kerja di sepanjang rantai pasok industri komponen otomotif,”
“Langkah ini akan menimbulkan disrupsi pada keberlangsungan ekosistem industri otomotif nasional,” tegas Rosalina.
Kapasitas Nasional 1 Juta Unit per Tahun
Di tengah polemik tersebut, Kementerian Perindustrian menegaskan bahwa industri otomotif nasional sebenarnya memiliki kapasitas produksi kendaraan pick-up yang besar, mencapai sekitar 1 juta unit per tahun.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, pemenuhan kebutuhan kendaraan melalui produksi dalam negeri akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan.
“Apabila seluruh kebutuhan kendaraan pick-up dipenuhi melalui impor, maka nilai tambah ekonomi dan penyerapan tenaga kerja akan dinikmati oleh industri di luar negeri,”
“Namun, apabila kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri, maka manfaat ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan industri nasional juga akan dirasakan di dalam negeri,” ujar Agus dalam keterangan resminya (19/2/2026).
Sebagai ilustrasi, Menperin menyampaikan bahwa jika pengadaan 70.000 unit pick-up 4x2 dipenuhi produk dalam negeri, maka dampak ekonomi (backward linkage) yang tercipta bisa mencapai sekitar Rp 27 triliun.
Produksi kendaraan niaga lokal melibatkan berbagai subsektor, mulai dari industri ban, kaca, aki, logam, plastik, kabel, elektronik, hingga industri kecil dan menengah dalam rantai pasok otomotif.
Menperin juga menegaskan bahwa kendaraan pick-up 4x2 produksi dalam negeri memiliki standar dan kualitas yang kompetitif serta telah teruji di berbagai kondisi infrastruktur jalan di Indonesia.
Meski begitu, ia mengakui Indonesia belum memproduksi tipe pick-up 4x4 untuk medan sangat berat seperti pertambangan.
“Kami terus mengajak pelaku industri otomotif agar menjaga keberlangsungan usaha sekaligus mempertahankan tenaga kerja, sehingga tidak terjadi pemutusan hubungan kerja di tengah tantangan industri yang ada,” tegasnya lagi.
Kapasitas produksi yang disebut mampu mencapai satu juta unit per tahun dan potensi efek ekonomi triliunan rupiah, rencana impor dalam jumlah besar ini pun memunculkan pertanyaan mendasar.
Apakah arah kebijakan industri nasional masih konsisten pada penguatan produksi dalam negeri, atau justru memberi ruang lebih besar bagi produk jadi dari luar?
