OTOMOTIFMEDIA.COM – Pemprov Jawa Barat menyiapkan kebijakan efektif guna menekan penggunaan knalpot brong.
Pemilik motor berharga di bawah Rp25 juta yang masih ngeyel pakai knalpot brong bakal ditilang, dan diminta ganti knalpot ditempat.
Jika dinilai tak mampu, maka berpeluang mendapat knalpot standar gratis dan langsung menggantinya di pos lalu lintas.
Gagasan tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai solusi atas persoalan biaya yang disebut menjadi salah satu alasan masyarakat tetap menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi kendaraan.
"Pemprov akan menyiapkan knalpot standar sebagai pengganti," kata Dedi kepada wartawan di Jawa Barat, pekan lalu.
Knalpot Bisa Langsung Diganti di Pos Polisi
Berbeda dari pola penindakan yang hanya berujung pada penyitaan atau penindakan hukum, Pemprov Jabar berencana menempatkan stok knalpot standar di sejumlah pos lalu lintas.
Dengan skema tersebut, pengendara yang terkena razia knalpot brong nantinya tidak perlu mencari bengkel atau membeli knalpot pengganti sendiri.
Jika memenuhi kriteria bantuan, penggantian dapat dilakukan langsung di lokasi.
"Nanti saya titipkan ke para satuan lalu lintas yang operasi. Nanti bisa disimpan di pos-pos, mereka ketika operasi langsung ke pos, langsung ganti boleh pulang," ujar Dedi.
Kebijakan ini sekaligus diarahkan untuk membuat proses penertiban lebih praktis. Setelah knalpot tidak sesuai standar dilepas dan diganti, pengendara dapat kembali melanjutkan perjalanan.
Motor Murah Jadi Prioritas
Namun, program tersebut tidak berlaku untuk seluruh sepeda motor. Dedi menyebut bantuan akan diprioritaskan bagi pemilik kendaraan dengan harga relatif terjangkau.
Kriteria yang disebutkan adalah sepeda motor dengan harga di bawah sekitar Rp25 juta.
Sementara pemilik motor dengan harga lebih tinggi diminta mengganti knalpot secara mandiri.
"Kalau motornya standarnya di bawah harga 25 juta, ya kita ganti, apalagi motornya sudah butut. Tapi kalau motornya kelas 50 juta ke atas, jangan," ucapnya.
Menurut Dedi, persoalan harga menjadi salah satu pertimbangan. Ia menilai sebagian masyarakat memilih knalpot brong karena harga komponen tersebut lebih murah dibandingkan knalpot standar.
"Saya minta segera ke bengkel dan diganti. Banyak yang harganya 400 ribuan tidak terjangkau untuk menggantinya. Biasa, kalau beli yang brong terjangkau, kalau beli yang standar tidak terjangkau," katanya.
Dedi menilai penanganan persoalan lalu lintas tidak cukup hanya melalui penegakan aturan.
Pemerintah juga perlu memberikan jalan keluar agar masyarakat bisa memenuhi aturan tanpa terbebani biaya.
Karena itu, penyediaan knalpot standar gratis diposisikan sebagai bagian dari pendekatan penyelesaian masalah.
Di sisi lain, anggaran pemerintah diharapkan bisa memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
"Agar Pemprov Jabar terbiasa kenapa setiap masalah selalu selesai karena dalam setiap hari selalu mengambil solusi. Tujuannya agar anggaran Pemprov tidak menjadi menara gading, tetapi harus jatuh ke masyarakat agar menjadi perputaran ekonomi," ucap Dedi memungkasi.
