Otomotifmedia.com - Rencana impor 105.000 kendaraan niaga dari India untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menuai penolakan dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
Nilai pengadaan yang mencapai Rp 24,66 triliun dinilai berpotensi menggerus industri otomotif nasional yang selama ini sudah terbangun.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian, Saleh Husin, secara terbuka meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi bahkan membatalkan rencana impor tersebut.
Menurutnya, langkah mendatangkan kendaraan dalam bentuk utuh (completely built up/CBU) bertentangan dengan agenda industrialisasi yang tengah dicanangkan pemerintah.
“Setelah menerima pandangan dari pelaku industri otomotif dan asosiasi kami menghimbau Bapak Presiden agar membatalkan rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga,” ungkap Saleh (22/02/2026).
Mantan Menteri Perindustrian itu menegaskan, industri otomotif nasional sebenarnya memiliki kapasitas untuk memenuhi kebutuhan kendaraan operasional KDKMP.
Terlebih di tengah target pertumbuhan ekonomi 8% yang telah ditetapkan Presiden, penguatan industri dalam negeri seharusnya menjadi prioritas utama.
“Padahal disatu sisi Bapak Presiden sudah menetapkan ekonomi tumbuh 8% nah untuk mencapai itu salah satu faktor adalah industri dalam negeri harus tumbuh agar kita dapatkan nilai tambah dan lapangan kerja tercipta,”
“Serta multiplayer efeknya ikut berkembang. Nah harusnya kita dukung keinginan Bapak Presiden tersebut bukan justru mematikan investasi dan industri yang sudah ada,” beber Saleh.
Ancaman bagi Industri Komponen
Kadin menilai dampak impor CBU tidak berhenti di level perakitan kendaraan, tetapi merambat hingga ke industri komponen.
Mulai dari mesin, sasis, bodi, ban, aki, kursi hingga sistem elektronik. Semuanya merupakan tulang punggung rantai pasok sektor otomotif nasional.
Masih menurut Saleh, masuknya kendaraan impor dalam jumlah besar berisiko menekan utilisasi pabrik serta melemahkan ekosistem industri pendukung.
“Semakin kuat produksi komponen otomotif lokal, semakin tinggi TKDN, penyerapan tenaga kerja, dan efek pengganda terhadap perekonomian,”
“Sebaliknya, jika pasar didominasi kendaraan impor dalam bentuk utuh, maka industri komponen nasional ikut tertekan dan agenda hilirisasi serta industrialisasi dapat melemah,” paparnya.
Padahal, hilirisasi dan industrialisasi merupakan bagian dari 17 program prioritas dan delapan agenda utama Presiden.
Kebijakan tersebut diyakini mampu meningkatkan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, sekaligus mendorong transfer teknologi dan pengembangan sumber daya manusia.
Proyek Kopdes dan Skema Impor
Sebagaimana diberitakan, pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025, menunjuk PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai pelaksana pembangunan fisik program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Dalam pelaksanaannya, perusahaan tersebut tengah merealisasikan impor 105.000 kendaraan dari India.
Rinciannya terdiri dari 35.000 unit pikap 4x4 produksi Mahindra & Mahindra Ltd., 35.000 unit pikap 4x4 dari Tata Motors, serta 35.000 unit truk roda enam dari produsen yang sama.
Pengiriman dilakukan bertahap sepanjang 2026, dan sekitar 200 unit pikap Mahindra telah tiba di Indonesia.
Di sisi lain, sejumlah pabrikan yang telah berproduksi di dalam negeri seperti Suzuki, Isuzu, Mitsubishi, Wuling, DFSK, Toyota, dan Daihatsu memiliki kapasitas produksi pikap nasional lebih dari 400.000 unit per tahun. Namun utilisasi kapasitas tersebut belum optimal.
Mayoritas produksi nasional memang didominasi tipe penggerak 4x2 dengan TKDN di atas 40%. Untuk varian 4x4, industri dalam negeri disebut mampu memproduksi meski membutuhkan waktu persiapan.
Pelaku industri berharap pemerintah memberi ruang partisipasi bagi produsen domestik, agar kebutuhan kendaraan operasional Kopdes Merah Putih bisa menjadi momentum penguatan ekosistem otomotif nasional.
Kemendag dan Kemenperin Nggak Sinkron
Jika dilihat dari sisi regulasi, kendaraan bermotor memang termasuk barang bebas impor dan tidak masuk kategori larangan dan pembatasan (lartas).
Importir cukup memenuhi persyaratan administratif seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Angka Pengenal Importir (API), serta ketentuan kepabeanan dan standar teknis.
Namun, Saleh menilai kebijakan impor yang berada dibawah kewenangan Kementerian Perdagangan perlu sinkron dengan mandat Kementerian Perindustrian dalam memperkuat industri nasional, termasuk melalui peta jalan Making Indonesia 4.0.
“Namun secara kebijakan industri, pemerintah tetap harus berhati-hati agar pembangunan koperasi desa tidak justru melemahkan utilisasi pabrik otomotif dalam negeri,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pemerintah memiliki ruang untuk merancang skema yang lebih berpihak pada industri nasional, seperti memprioritaskan kendaraan dengan TKDN tinggi, mendorong skema perakitan CKD/IKD, atau membangun kemitraan manufaktur lokal.
Impor dapat dilakukan untuk spesifikasi yang belum tersedia, tetapi desain kebijakannya harus memastikan industri domestik tetap bergerak.
“Sinkronisasi antara Kemendag dan Kemenperin menjadi ujian awal konsistensi pemerintah dalam menjalankan visi industrialisasi,” papar Saleh.
Bagi Kadin, pembangunan koperasi desa seharusnya menjadi pengungkit industri nasional, bukan justru memperbesar ketergantungan pada produk impor.
Konsistensi kebijakan dinilai menjadi kunci agar agenda hilirisasi dan industrialisasi berjalan seiring menuju Indonesia Emas 2045.
