OTOMOTIFMEDIA.COM – Pemerintah menyiapkan skema baru untuk mempercepat peralihan masyarakat dari sepeda motor bensin ke motor listrik.
Presiden RI Prabowo Subianto bahkan membuka opsi tukar tambah motor konvensional dengan motor listrik nasional (Molinas), disertai skema pembelian dengan uang muka (DP) rendah hingga tanpa DP.
Wacana tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan Ekosistem Motor Listrik Nasional (Molinas) di fasilitas produksi PT Ilectra Motor Group (ALVA), Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis, 13 Agustus 2026.
Menurut Prabowo, masyarakat yang sudah memiliki motor bensin nantinya dapat menyerahkan kendaraan lamanya untuk ditukar dengan motor listrik baru dengan tambahan biaya tertentu.
"Tenang saja kita ada skema-skema nanti yang sudah terlanjur punya motor bensin nanti kita pikirkan bagaimana bisa tukar tambah. Kau setor motor yang lama, dapat motor baru, ya tambah dikit lah," kata Prabowo di Peluncuran Motor Listrik Nasional (Molinas) di Bekasi.
Skema tukar tambah tersebut berpotensi mengubah pola konsumen dalam membeli motor listrik.
Masyarakat tidak lagi harus menyediakan dana besar untuk membeli kendaraan listrik baru karena motor bensin yang sudah dimiliki dapat menjadi bagian dari transaksi.
Selain tukar tambah, pemerintah juga tengah menyiapkan skema pembiayaan dengan bunga cicilan lebih rendah dan DP yang ditekan, bahkan hingga nol rupiah.
CEO BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, mengatakan langkah tersebut diperlukan karena penetrasi motor listrik di Indonesia saat ini masih relatif kecil dibandingkan potensi pasarnya.
Indonesia sendiri memiliki sekitar 140 juta unit sepeda motor, sedangkan penjualan motor baru setiap tahunnya berada di kisaran 6-7 juta unit.
Besarnya populasi tersebut menjadi peluang besar bagi pemerintah untuk mempercepat elektrifikasi melalui skema yang lebih mudah dijangkau masyarakat.
Selain menawarkan kemudahan pembelian, Prabowo juga menyoroti keuntungan penggunaan motor listrik dari sisi biaya operasional.
Menurutnya, perpindahan dari motor bensin ke motor listrik dapat mengurangi pengeluaran masyarakat untuk kebutuhan mobilitas harian secara signifikan.
"Penghematannya minimal 50 persen pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50 persen bahkan bisa sampai 70 persen di ujungnya," ucap orang nomor satu di Indonesia itu.
Prabowo menilai tren elektrifikasi kendaraan merupakan bagian dari perubahan sistem transportasi global.
Ia mencontohkan Beijing, China, yang telah menerapkan kebijakan pajak karbon dan membatasi kendaraan bermotor berbahan bakar bensin di area tertentu.
Molinas Tak Hanya Soal Motor Listrik
Skema tukar tambah dan pembiayaan murah tersebut menjadi bagian dari pembangunan Ekosistem Motor Listrik Nasional (Molinas).
Pemerintah menegaskan Molinas bukan program yang hanya berfokus pada satu merek atau satu model motor listrik.
Ekosistem tersebut akan mencakup industri dan manufaktur, komponen, baterai, infrastruktur pengisian daya dan battery swapping, pembiayaan, distribusi hingga layanan purnajual.
"Ekosistem tersebut akan mencakup pengembangan industri dan manufaktur, komponen dan baterai, infrastruktur charging dan battery swapping, pembiayaan, distribusi, layanan purnajual, hingga penguatan penyerapan pasar," ucap Mensesneg Prasetyo Hadi.
PT Len Industri ditunjuk sebagai lead integrator untuk mengorkestrasi kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan ekosistem tersebut.
Pemerintah berharap langkah ini dapat memperkuat hilirisasi industri, meningkatkan kapasitas manufaktur serta rantai pasok dalam negeri, sekaligus membuka peluang keterlibatan UMKM dan koperasi.
"Pada saat yang sama, pengembangan motor listrik akan diarahkan untuk mendukung ketahanan energi melalui pengurangan ketergantungan terhadap BBM dan peningkatan pemanfaatan energi listrik," ujar Prasetyo.
Dengan jumlah motor di Indonesia mencapai sekitar 140 juta unit, program tukar tambah berpotensi menjadi salah satu cara untuk mempercepat peremajaan kendaraan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap BBM.
Namun, hingga saat ini pemerintah belum merinci formula tukar tambah, besaran subsidi atau tambahan pembayaran, kriteria motor bensin yang dapat ditukarkan, maupun model motor listrik yang masuk dalam program tersebut.
Artinya, efektivitas program nantinya akan sangat bergantung pada bagaimana skema tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan yang benar-benar mudah diakses masyarakat.
