OTOMOTIFMEDIA.COM - Menteri Perindustrian Sarmuji merespons aksi demonstrasi warga di kawasan pabrik mobil listrik BYD, Cipeundeuy, Subang, Jawa Barat.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan akan menindaklanjuti tuntutan masyarakat terkait penyerapan tenaga kerja lokal, termasuk membuka kemungkinan melakukan peninjauan langsung ke lokasi.
Sarmuji menilai persoalan tersebut perlu dilihat dari berbagai sudut pandang. Menurutnya, terdapat perbedaan persepsi antara pihak perusahaan dan masyarakat mengenai seberapa besar kesempatan kerja yang telah diberikan kepada warga sekitar.
“Kami terima informasinya, tapi tentu saja penyelesaiannya tidak hanya ada di Kementerian Perindustrian. Nanti kami cek, kalau perlu ada kita mengunjungi di luar Kementerian Perindustrian, pasti kita lakukan,” kata Sarmuji kepada wartawan.
Pernyataan tersebut muncul setelah ratusan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Subang Bersatu (FMSB) menggelar aksi di kawasan pabrik BYD pada Rabu, 28 Oktober 2026.
Mereka mempertanyakan rendahnya penyerapan tenaga kerja asal Subang di tengah beroperasinya fasilitas produksi kendaraan listrik tersebut.
FMSB memperkirakan tenaga kerja lokal yang terserap masih di bawah 20 persen. Massa meminta perusahaan membuka proses rekrutmen secara transparan dan memberikan kesempatan lebih besar kepada masyarakat sekitar.
Menurut Sarmuji, perusahaan mungkin merasa telah memberikan kesempatan kerja dalam jumlah memadai.
Namun, masyarakat di sekitar kawasan industri bisa memiliki penilaian berbeda karena merasa peluang yang tersedia belum mencukupi.
“Kadang-kadang perspektif yang POV-nya beda, point of view-nya kadang berbeda ya antara industri. Industri merasa sudah, sementara masyarakat merasa belum cukup. Ini kan sesuatu yang harus dipertemukan, penjelasan yang harus sama-sama satu frekuensi. Jangan sampai berbeda frekuensi, kalau berbeda frekuensi akan terus ada problem,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, warga menegaskan bahwa tuntutan mereka bukan untuk menghambat investasi BYD.
Mereka justru berharap keberadaan pabrik besar di wilayah Subang dapat membuka peluang ekonomi dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat.
FMSB juga menyoroti banyaknya lulusan SMA dan SMK yang membutuhkan kesempatan kerja setelah menyelesaikan pendidikan.
Mereka menilai industri kendaraan listrik seharusnya dapat menjadi salah satu pintu masuk bagi tenaga kerja lokal untuk meningkatkan taraf hidup.
Selain meminta transparansi rekrutmen, FMSB menilai peningkatan kompetensi menjadi hal penting agar masyarakat lokal mampu memenuhi kualifikasi industri kendaraan listrik.
Mereka mengusulkan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) khusus otomotif listrik dengan melibatkan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, serta program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR BYD.
Pelatihan tersebut diharapkan dapat mempersiapkan calon pekerja lokal agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).
FMSB juga mendesak Pemerintah Kabupaten Subang dan DPRD setempat membuat aturan yang mengatur kuota penyerapan tenaga kerja lokal hingga 70 persen untuk investasi yang masuk ke daerah tersebut. Usulan itu dapat dituangkan melalui peraturan daerah atau peraturan bupati.
Selain persoalan tenaga kerja, massa turut meminta pemeriksaan dugaan kejanggalan perizinan PT CMM serta transparansi pemilihan vendor pengolahan limbah B3.
Pabrik BYD di Subang sebelumnya juga sempat menjadi perhatian terkait dugaan gangguan terhadap pembangunan fasilitas produksi.
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno pernah meminta pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap aksi yang dinilai dapat menghambat investasi.
“Sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini,” kata Eddy saat berada di Shenzhen, China.
Ia juga mengingatkan pentingnya jaminan keamanan bagi investor yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia.
“Jangan sampai kemudian investor datang ke Indonesia dan merasa tidak mendapatkan jaminan keamanan. Jaminan keamanan itu adalah hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia,” ucapnya.
