OTOMOTIFMEDIA.COM - Pemilik kendaraan yang terkena pemblokiran akibat pelanggaran Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) nantinya dapat mengurus proses administrasinya langsung di kantor Samsat.
Kebijakan ini disiapkan Korlantas Polri untuk mempermudah masyarakat mendapatkan informasi sekaligus menyelesaikan administrasi kendaraan tanpa kebingungan mencari lokasi pelayanan.
Program tersebut merupakan arahan Kakorlantas Polri Irjen Pol Wibowo dan ditujukan untuk diterapkan di seluruh jajaran Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) bersama Samsat di berbagai wilayah Indonesia.
Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol I Made Agus Prasatya menjelaskan, layanan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama bagi masyarakat yang kendaraannya terkena blokir akibat pelanggaran ETLE.
“Jadi masyarakat tidak perlu bingung harus ke mana untuk menyelesaikan proses administrasinya. Kami ingin pelayanan ini dapat diberikan secara mudah, cepat, transparan, dan terintegrasi,” ujar I Made Agus Prasatya.
Melalui layanan tersebut, pemilik kendaraan nantinya bisa memperoleh informasi mengenai status pemblokiran dan mengikuti tahapan penyelesaian administrasi sesuai prosedur yang berlaku.
Petugas Samsat juga akan memberikan penjelasan mengenai proses yang harus ditempuh.
Korlantas Polri berencana mengembangkan layanan ini agar dapat diterapkan di seluruh wilayah. Persiapan akan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan jajaran pusat, Polda, Ditlantas, hingga kantor Samsat.
I Made Agus Prasatya menegaskan, kemudahan akses pelayanan menjadi salah satu tujuan utama dari program tersebut.
“Prinsipnya, arahan Bapak Kakorlantas adalah bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan yang semakin mudah. Ketika ada kendaraan yang terkena blokir ETLE, masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan dapat menyelesaikan prosesnya melalui pelayanan Samsat sesuai ketentuan,” ujarnya.
Meski demikian, pengurusan kendaraan yang terkena blokir tetap mengikuti mekanisme, peraturan, dan sistem yang berlaku di masing-masing wilayah.
Korlantas belum merinci tanggal penerapan serentak maupun tahapan teknis pelayanan di setiap Samsat.
Pengintegrasian layanan ETLE dengan Samsat merupakan bagian dari transformasi pelayanan publik Korlantas Polri.
Upaya ini diarahkan untuk menghubungkan sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik dengan pelayanan administrasi kendaraan bermotor.
Di sisi lain, masyarakat diimbau memastikan data kendaraan dan kepemilikan selalu sesuai. Pemilik kendaraan juga diminta segera menindaklanjuti setiap pemberitahuan pelanggaran ETLE melalui kanal pelayanan resmi.
