Otomotifmedia.com - Polemik pengadaan ribuan motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) milik Badan Gizi Nasional (BGN) terus bergulir dan menyeret nama Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Luky Alfirman.
Di tengah sorotan soal dugaan lolosnya anggaran kendaraan listrik senilai lebih dari Rp1 triliun, publik kini ikut menyoroti isi garasi dan laporan kekayaan pejabat tersebut.
Nama Luky Alfirman menjadi perhatian setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui adanya “kebobolan” pada sistem penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).
Pengadaan tersebut diketahui mencakup sekitar 25.644 unit motor listrik jenis JVX GT untuk operasional program MBG dengan total anggaran mencapai Rp1,05 triliun.
“Itu software dari Dirjen Anggaran, itu sedang diperbaiki sehingga nggak kebobolan kayak kemarin tuh. Kamu kebobolan kan? Tahun lalu kita sudah menolak beli motor untuk BGN. Jadi, saya tolak,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis, 7 Mei 2026.
Meski sebelumnya telah ditolak, anggaran tersebut tetap lolos akibat celah sistem perangkat lunak penganggaran di internal DJA.
Hingga 20 Maret 2026, realisasi pengadaan disebut mencapai 21.801 unit motor listrik.
Di tengah polemik itu, laporan harta kekayaan Luky Alfirman ikut menjadi perhatian publik.
Berdasarkan data LHKPN periodik 2025 yang disampaikan pada 27 Februari 2026, total kekayaan Luky tercatat mencapai Rp52,82 miliar tanpa utang.
Menariknya, di tengah polemik pengadaan ribuan motor listrik pemerintah, koleksi kendaraan pribadi Luky Alfirman didominasi mobil konvensional berbahan bakar bensin.
Dalam laporan LHKPN, Luky tercatat memiliki empat mobil dengan total nilai Rp550 juta, yakni:
- Honda Jazz Minibus tahun 2012 senilai Rp60 juta
- Honda Accord tahun 2013 senilai Rp150 juta
- Toyota Avanza tahun 2023 senilai Rp210 juta
- Honda City tahun 2014 senilai Rp130 juta
Selain koleksi kendaraan, Luky juga memiliki aset tanah dan bangunan senilai Rp13 miliar yang tersebar di Jakarta Selatan dan Bandung.
Sementara kas dan setara kas tercatat menjadi komponen terbesar dengan nilai mencapai Rp23,09 miliar, disusul surat berharga sebesar Rp15,03 miliar.
Sebelumnya, nama Luky dikabarkan ikut terseret dalam pusaran polemik pengadaan motor listrik BGN yang dinilai janggal di tengah upaya efisiensi belanja negara.
Bahkan, pada Senin, 11 Mei 2025, Purbaya dikabarkan resmi mencopot Luky Alfirman dari jabatannya sebagai Direktur Jenderal Anggaran sebagai buntut polemik tersebut.
